Nov 16

Harian Kompas Selasa, 16 November 2010 | 05:11 WIB

Dengan atau tanpa beroperasinya pertambangan, masyarakat Indonesia masih tetap hidup dalam kemiskinan. Lihat saja betapa warga pedesaan di Blora, Jawa Tengah, banyak yang hidup pas-pasan meski pertambangan minyak beroperasi sejak zaman Hindia-Belanda.

Daerah asal penulis Pramoedya Ananta Toer itu merupakan salah satu basis kemiskinan dan gerakan ”merah” pada masa Orde Lama. Berada di antara pusat perminyakan dan industri kayu jati, warga pedesaan Blora toh tetap hidup miskin.

Kondisi serupa terlihat di daerah Babelan, Bekasi, Jawa Barat. Masyarakat Tionghoa peranakan dan Betawi sama-sama hidup marjinal di daerah yang kini menjadi salah satu sentra produksi migas. ”Jalanan hancur di daerah Babelan. Masyarakat Tionghoa dan Betawi kebanyakan masih bertani dan jadi kuli meski sudah satu dasawarsa lebih perusahaan minyak beroperasi di sana,” kata Oei Cin Eng, seorang aktivis budaya China Benteng asal Tangerang.

Lebih miris lagi situasi di daerah Balongan, Indramayu, pendidikan generasi muda di sana tergolong rendah. Bahkan, banyak perempuan muda yang akhirnya terjerat ke dunia prostitusi di Jakarta. Continue reading »

Oct 28

Oct 27

Oct 21

Harian Pikiran Rakyat Kamis, 21 Oktober 2010
GARUT, (PR).-
Aktivitas penambangan emas ilegal di Kampung Cihideung, Desa Cipangramatan Kec. Cikajang, Kab. Garut, masih berlangsung hingga saat ini. Padahal, Pemkab Garut telah menutup secara resmi kegiatan penambangan tersebut.

“Meskipun sudah dipasang peringatan soal sanksi hukum kalau melakukan tanpa izin, tetapi para penambang masih beroperasi,” ujar Sekretaris Desa Cipangramatan Aa Abbas, saat ditemui, Rabu (20/10). Continue reading »

Oct 20

Harian Pikiran Rakyat Rabu, 20 Oktober 2010
GARUT, (PR).-
Penambangan emas ilegal di Kampung Cihideung, Desa Cipangramatan, Kec. Cikajang, Kab. Garut, secara resmi ditutup Selasa (19/10).

Bagi siapa saja yang melakukan penambangan setelah ketetapan tersebut diberlakukan, terancam hukuman pidana 10 tahun dan denda Rp 10 miliar sesuai dengan UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Penutupan lokasi penambangan emas ilegal dilakukan secara simbolis dengan memasang papan peringatan tindak pidana serta spanduk di sejumlah titik yang tersebar di lokasi penambangan. Hal itu dilakukan setelah sebelumnya digelar sosialisasi UU No. 4/2009 di Aula Kec. Cikajang yang diikuti para penambang, pemilik lahan, investor, dan pemangku kebijakan lainnya. Continue reading »

Aug 28

Harian Kompas Sabtu, 28 Agustus 2010 | 05:36 WIB

Jakarta, Kompas – PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) tengah melaksanakan uji tuntas terkait proses tender pengadaan bahan bakar minyak atau BBM untuk lima pembangkit listrik. Ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan BBM bagi operasional pembangkit yang meningkat tahun ini.

Menurut Direktur Energi Primer PT PLN Nur Pamudji di Jakarta, Jumat (27/8), dengan adanya peningkatan konsumsi BBM tahun ini, perseroan harus meningkatkan pasokan BBM. Continue reading »

Aug 12

TAMBANG MIGAS
Harian Kompas Kamis, 12 Agustus 2010 | 03:38 WIB

AMBON, KOMPAS – Pemerintah Provinsi Maluku meminta agar kilang liquefied natural gas di Blok Masela, Laut Arafuru, Maluku, dibangun di darat, bukan di laut. Pembangunan kilang di darat diyakini oleh pemerintah daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku.

Kepala Dinas Pertambangan Provinsi Maluku Bram Tomasoa di Ambon, Rabu (11/8), berpendapat, hadirnya kilang di darat diharapkan dapat mengurangi pengangguran karena masyarakat lokal bisa bekerja di kilang. Continue reading »

Jul 08

PERTAMBANGAN
Harian Kompas Kamis, 8 Juli 2010 | 03:10 WIB

Jakarta, Kompas – Kementerian Kehutanan akan menindak tegas perusahaan pertambangan yang melanggar aturan. Saat ini Kementerian Kehutanan memetakan kawasan hutan lindung dan konservasi yang telah dirambah dan beralih fungsi menjadi areal penambangan.

Menurut Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Rabu (7/7) di Jakarta, dalam 10 tahun terakhir, banyak perusahaan pertambangan yang tidak mengantongi izin. Tanpa melalui proses eksplorasi, perusahaan itu bisa langsung menambang. ”Yang digugat biasanya yang memiliki izin. Ini harus ditata untuk kepentingan ekonomi dan lingkungan,” katanya. Continue reading »

Jun 22

Walhi: Usulan Itu Lemah
Selasa, 22 Juni 2010 | 04:21 WIB

Pontianak, Kompas – Provinsi Kalimantan Barat mengajukan alih fungsi hutan alam menjadi nonhutan seluas 1,968 juta hektar dalam revisi tata ruang wilayah kehutanan. Sebagian besar usulan alih fungsi itu dilakukan dengan alasan untuk keperluan permukiman.

Direktur Perencanaan Kawasan Hutan Direktorat Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan Basoeki Karia Atmadja mengatakan itu di Pontianak, Senin (21/6), seusai menghadiri rapat koordinasi revisi rencana tata ruang wilayah kehutanan di Kantor Gubernur Kalimantan Barat. Continue reading »

Jun 15

Harian Pikiran Rakyat, Selasa 15 Juni 2010
Belum Tentu Mendukung Usulan Moratorium

SEORANG penambang memecahkan batu menggunakan palu di sekitar Gunung Bancana, Kampung Karangmulya, Desa Citatah, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Selasa (8/6). DPRD Jabar masih akan mempelajari masalah karst Citatah dan baru akan bersikap jika sudah mendapat masukan dari para pakar.* ADE BAYU INDRA/”PR”BANDUNG, (PR).-
Ketua DPRD Jabar Irfan Suryanagara mengatakan, DPRD Jabar masih akan mempelajari masalah karst Citatah, dan baru akan bersikap jika sudah mendapat masukan dari para pakar. DPRD juga akan bertanya kepada Wakil Gubernur Jawa Barat Yusuf M. Efendi tentang usulan moratorium itu yang tercantum dalam Deklarasi Citatah.

Hal itu dikatakan Irfan saat ditemui di Gedung DPRD Jabar, Senin (14/6). Menurut Irfan, DPRD harus mengkaji dengan jelas, tentang apa yang terjadi di Citatah. Jika perlindungan Citatah malah merugikan masyarakat banyak, menurut Irfan, usulan moratorium itu tidak akan didukung. Tetapi jika kemaslahatan perlindungan Citatah lebih besar, DPRD pasti akan mendukung usulan moratorium itu. Continue reading »