Isu Terkini (Current Issues)

DESDM Tolak Rekomendasi Kadin
Harian Investor Daily, 10/10/2008 10:04:55 WIB

JAKARTA, Investor Daily – Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) menolak salah satu butir rekomendasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang meminta PT PLN untuk menurunkan tarif listrik bagi industri. Rekomendasi Kadin dikeluarkan menyusul adanya krisis finansial global.Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro mengatakan, tidak mungkin pihaknya menyetujui rekomendasi yang diusulkan Kadin. Sebab, penurunan tarif akan berdampak terhadap penambahan subsidi.

“Kami akan segera berkirim surat ke Presiden untuk menolak hal itu. Selain itu, cadangan listrik PLN saat ini sangat minim,” katanya, ketika menerima tim redaksi Investor Daily di ruang kerjanya, Jakarta, Rabu (8/10) malam.

Dalam pertemuan tersebut Purnomo didampingi oleh Sekjen DESDM Waryono Karno, Dirjen Migas DESDM Evita Herawati Legowo, Dirjen Jenderal Listrik, dan Pemanfaatan Energi (LPE) DESDM J Purwono, Dirjen Mineral, Batubara dan Panas Bumi DESDM Bambang Setiawan, dan jajaran staf DESDM lainnya.

Purnomo menjelaskan, saat beban puncak, cadangan listrik PLN hanya sebesar 2.000 megawatt (MW). Menurut dia, cadangan listrik tersebut digunakan untuk kondisi darurat.

Dia menambahkan, PLN hanya menganjurkan agar kalangan industri mengalihkan produksinya sesudah beban puncak, yaitu pada pukul 22.00-06.00 WIB.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Fahmi Mochtar pun menolak keinginan Kadin itu. Menurut dia, tidak mungkin PLN untuk menurunkan tarif listrik. Sebab, secara keekonomian, tarif listrik PLN saat ini masih di bawah Biaya Pokok Penyediaan (BPP).

“BPP PLN sebesar Rp 950 per kWh. Saat ini saja pemerintah masih memberikan subsidi rata-rata Rp 320 per kWh. Kalau tarif listrik diturunkan, beban pemerintah menambah subsidi semakin besar, dan ini mengganggu keuangan negara,” kata Fahmi.

Tetap Berjalan

Sementara itu, Purwono menegaskan pemerintah tetap menjamin pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 10.00 MW di Pulau Jawa dan pembangkit penunjang lainnya di luar Jawa.

Purwono mengatakan, resesi ekonomi global tidak boleh menjadi alasan penundaan penyelesaian proyek tersebut. Sebab, krisis listrik nasional yang saat ini terjadi harus segera dituntaskan.

“Salah satu caranya, pemerintah akan mencari sumber pendanaan baru, seperti dari Timur Tengah dan Tiongkok. Penundaan malah akan mempersulit penyelesaian krisis listrik nasional ke depan,” katanya. (c122/her)