Oct 20

Harian Investor Daily, 20/10/2008 12:28:59 WIB

Oleh Andryanto Suwismo
JAKARTA, Investor Daily – Sebanyak 16 pabrik besi beton di dalam negeri diperiksa Departemen Perindustrian guna memverifikasi proses produksi sesuai dengan pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib. Jika terbukti tidak berproduksi sesuai SNI wajib, produsen besi beton itu terancam dihentikan operasional pabriknya untuk sementara.

Verifikasi itu dilakukan sejak kuartal keempat 2008 hingga akhir tahun ini seiring dengan pemberlakuan SNI wajib besi beton pada 13 Agustus 2008. Menteri Perindustrian (Menperin) Fahmi Idris telah menerbitkan Peraturan Menperin No 06/M-IND/PER/2/2008 tentang pemberlakuan SNI wajib produk baja tulangan beton.

Fahmi menjelaskan, dengan pemberlakuan SNI wajib tersebut, Depperin akan menindaklanjutinya dengan melakukan pemeriksaan fisik (verifikasi) di pabrik tentang proses produksi sesuai ketentuan itu. “Verifikasi dilakukan terhadap 16 perusahaan baja tulangan beton di dalam negeri,” ujar Menperin di Jakarta, akhir pekan lalu.

Keenambelas perusahaan besi beton itu antara lain PT Krakatau Steel, PT Master Steel, PT Ispatindo, PT Jakarta Kyoei, PT Toyogiri Steel, PT Pulogadung Steel, PT Jatim Taman Steel, dan PT Hanil Steel. Pemeriksaan perusahaan-perusahaan itu akan dilakukan oleh petugas pengawas standar di pabrik (PPSP).

Direktur Industri Logam Depperin Putu Suryawirawan menambahkan, verifikasi pabrik besi beton merupakan upaya guna melindungi konsumen dari produk nonstandar yang disinyalir banyak beredar di pasar lokal. “Pemerintah akan tegas menertibkan produk nonstandar, mulai dari memeriksa dari hulu (pabrik) hingga ke hilir (pedagang),” tuturnya.

Kewenangan Depperin, lanjut dia, memeriksa pabrik sebagai produsen besi beton. Sedangkan kewenangan pemeriksaan di tingkat pedagang dijalankan Departemen Perdagangan. “Sementara produk impor juga akan diverifikasi oleh Bea Cukai,” ucapnya.

SNI wajib besi beton, menurut dia, sudah dinantikan pemerintah agar memiliki payung hukum guna menertibkan peredaran produk nonstandar. “Sudah 4 tahun, kami menggodok SNI wajib itu, lalu menotifikasi ke WTO (Organisasi Perdagangan Dunia,” ujarnya.            

Sanksi Tegas

Putu menjelaskan, dalam verifikasi itu, produsen besi beton bisa dikenai sanksi tegas berupa penghentian produksi sementara oleh pemerintah. Dengan sanksi tegas itu, diharapkan produsen besi beton domestik tidak aan menyalahgunakan izin operasional yang telah diberikan pemerintah. “Jika ingin menertibkan peredaran produk nonstandar, kita harus yakin produsen dalam negeri bebas dari praktik ilegal itu,” ujarnya.

Sedangkan besi beton nonstandar yang ditemukan di pasar lokal, papar dia, akan dilebur dan direproduksi sesuai ketentuan yang berlaku. “Sejauh ini belum ditemukan bukti 16 produsen itu berproduksi tidak sesuai SNI,” tuturnya.

Selain melindungi konsumen, Putu menerangkan, pemberlakuan SNI wajib yang diiringi dengan verifikasi produsen dan pasar lokal ditargetkan memangkas peredaran produk ilegal yang biasanya nonstandar. “Jadi SNI wajib dapat melindungi konsumen, sekaligus membantu produsen dalam memerangi produk ilegal,” tuturnya.

Di samping SNI wajib besi beton, saat ini Depperin sedang merumuskan SNI wajib untuk paku dan kawat. Usulan SNI wajib paku dan kawat sedang dipersiapkan untuk proses notifikasi ke WTO. “Diharapkan semua produk strategis akan dilindungi dengan penerapan SNI wajib,” katanya. ***

One Response to “16 Pabrik Besi Beton Diperiksa Depperin”

  1. Kadek Suastika,ST Says:

    Info yg sangat berguna bagi kita semua.Saya sbg supplyer tokobangunan sering terkecoh dgn banyaknya sket besi.Mohon penulis memberitahukan data pabrik besi di Wilayah Timur/Surabaya?

    [reply this comment]

Leave a Reply