Oct 22

Harian Investor Daily, 22/10/2008 21:30:11 WIB

Oleh Heriyono
JAKARTA, Investor Daily – Badan Pemeriksa Keuangan menduga Departemen ESDM tidak transparan dalam melaporkan penerimaan negara semester I-2008 sebesar Rp 106,93 triliun. Dana itu berasal dari penerimaan negara bukan pajak dan pajak penghasilan sektor migas yang berasal dari realisasi kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).

“Departemen ESDM tidak langsung menyetorkan dana itu langsung ke kas negara sesuai mekanisme dalam APBN,” ujar Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Anwar Nasution dalam Sidang Paripurna Penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun Anggaran 2008 kepada DPR di Jakarta, Selasa (21/10).

Selain kejanggalan dalam penerimaan sektor migas, BPK juga menemui  ketidakterbukaan Departemen ESDM terkait penerimaan keuangan negara dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sumber daya alam pertambangan umum atas pendapatan royalti yang ditetapkan dalam UU No 18 Tahun 2006 tentang APBN Tahun Anggaran 2007.

“Departemen ESDM hanya menyajikan pendapatan royalti batubara saja yang sebesar Rp 4,78 triliun. Pendapatan dari sektor pertambangan lainnya tidak dilaporkan,” ujarnya.

Anwar juga menegaskan, laporan realisasi anggaran (LRA) Departemen ESDM pada 2007 hanya menyajikan realisasi pendapatan royalti batubara sebesar Rp 5,77 triliun. Menurut dia, LRA yang dilaporkan Departemen ESDM hanya menyajikan penerimaan royalti dari batubara. “Di sana tidak ada laporan mengenai royalti mineral lain, seperti royalti atas tembaga, nikel, emas, perak,” jelasnya.

Namun, Kepala Biro Keuangan Departemen ESDM Didi Dwi Sutrisnohadi  menampik segala tuduhan BPK. Menurut dia, semua penerimaan negara dari sektor migas dan pertambangan langsung disetorkan ke rekening milik Depkeu. Dia mengungkap, seharusnya rekening Depkeu tersebut tidak harus ada.

“Sebenarnya, kami pun langsung ingin menyetorkannya langsung ke rekening negara. Menurut kami, sebenarnya rekening milik Depkeu untuk sektor ESDM tidak perlu ada,” kata Didi kepada Investor Daily, ketika dihubungi melalui telepon genggamnya di Jakarta, tadi malam.

Terkait penerimaan royalti dari pertambangan, menurut Didi, ada kesalahan penamaan dan pencatatan keuangan yang dilakukan Depkeu. Royalti yang dimaksud adalah royalti pertambangan umum secara keseluruhan, bukan hanya batubara.

“Kami pernah mengirimkan surat ke Depkeu untuk mengubahnya. Namun, hingga kini Depkeu belum melakukannya. Itu murni kesalahan pencatatan yang dilakukan Depkeu,” tegasnya.

Pendapat senada juga diungkapkan Dirjen Mineral, Batubara, dan Panas Bumi (Minerbapabum) Departemen ESDM Bambang Setiawan. Menurut Bambang,  pernyataan kepala BPK dalam Sidang Paripurna DPR kemarin tidak benar. Sebab, pihaknya selalu melaporkan semua pendapatan dari sektor pertambangan, tidak hanya batubara.

“Data tersebut bisa langsung dilihat. Semua informasi tersebut terbuka bagi publik. Semuanya transparan. Tidak ada yang kami tutupi, dan uangnya langsung masuk ke kas negara,”  ujarnya saat dihubungi di Jakarta, tadi malam.

Audit Kontrak Migas

Sebelumnya, BPK akan mengaudit 54 kontrak migas yang merugikan negara ratusan triliun rupiah. Selain itu, BPK akan melanjutkan pemeriksaan terhadap sejumlah kontrak migas yang selama ini belum diaudit BPK.

“Soal 54 kontrak migas, semuanya akan kami audit. Audit yang kami lakukan sekarang sudah mencakup 70% dari produksi minyak,” kata Anwar, usai memberikan laporan BPK kepada Panitia Hak Angket Migas di Gedung DPR, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Anwar mengatakan, pihaknya tidak hanya mengaudit migas. Penyelisikan kinerja keuangan juga akan dilakukan untuk angkutan (distribusi) migas. “Khusus angkutan, audit akan dilakukan tidak hanya perkapalan namun yang melalui pipa juga akan diaudit,” jelasnya.

One Response to “Duit Migas Dipersoalkan”

  1. hazmanfadzil Says:

    menjana duit secara online perlukan fokus dan usaha yang berterusan

    [reply this comment]

Leave a Reply