Mar 25

Harian Pikiran Rakyat, 25 Maret 2008

SUKABUMI, (PR).-
Penambangan emas di kawasan Gunung Peti, Desa Cicadas, Kec. Cisolok, Kab. Sukabumi, memerlukan kebijakan bupati. Sebab, lokasi penambangannya berada di wilayah kawasan lindung Taman Nasional Gunung Halimun-Salak (TNGHS) yang memang perlu dilestarikan keberadaannya.

“Kalau dikaitkan dengan kawasan lindung Taman Nasional, memang agak membingungkan. Namun yang pasti, dalam pengaturannya perlu kebijakan pimpinan (bupati),” ucap Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kab. Sukabumi Dis. H. Tatang Muchtar, M.Si., ketika ditemui di ruang kerjanya di Cimaja, Cisolok, Senin (24/3).

la mengatakan, kebijakan bupati yang diperlukan dalam penanganan masalah penambangan emas tersebut, yakni masalah pengaturan tata ruangnya. Walaupm memang kandungan emas di Gunung Peti dinilai potensial, namun persoalannya tata ruangnya berada di kawasan lindung.

“Untuk mencari titik temu dari dua kepentingan yang berbeda, diperlukan kebijakan antarpimpinan. Dalam hal ini kebijakan Pak Bupati mengenai tata ruangnya, maupun kebijakan pihak TNGHS yang mempertimbangkan tambang emas yang potensial ini,” tuturnya.
Akan tetapi, jika saja potensi penambangan itu cukup besar dan bisa menguntungkan masyarakat banyak, kata dia, dimungkinkan bisa dieksploitasi, namun tetap memegang kaidah-kaidah lingkungan.

“Dalam hal ini, memang dituntut keputusan yang bijaksana. Kalaupun potensinya besar lantas bisa menguntungkan masyarakat banyak, kenapa tidak, bisa dimanfaatkan potensinya,” ujar Tatang.

Dikatakan, kebijakan bupati dalam penambangan emas di Gunung Peti ini perlu segera dilakukan. Bahkan, dinilai strategis dalam memutuskan kemungkinan melegalisasi kegiatan penambangan itu. Sebab, masyarakat sekitar pun sudah mendukung dan menyambut baik bila ada perusahaan yang berencana mengelola tambang emas tersebut. Adapun perusahaan yang berencana mengelola tambang emas yakni PT JIO.

“Bagi kami, sepanjang PT JIO ini mengelola penambangan dengan benar sesuai dengan kaidah lingkungan, mereka bisa saja ikut mengelolanya,” katanya.
Tatang menambahkan, rencana PT JIO yang akan menambang emas secara legal, dinilai lebih baik ketimbang warga setempat yang lebih dulu menambangnya secara liar. Dikarenakan masih liar, sehingga potensi rusaknya lingkungan bisa saja terjadi. Sebab, mereka tidak membuat Amdal (analisis mengenai dampak lingkungan). Bukan mustahil, bila ada warga Desa Cimaja dan Desa Karangpapak yang tinggal di muara Sungai Cimaja, terkena gatal-gatal karena airnya sudah tercemar. Apalagi, penggunaan quic, cairan penangkap emas, tergolong bahan beracun dan ber-bahaya(B3).

“Nah, kalau penambangannya oleh sekelas perusahaan besar, kemungkinan besar mereka membuat Amdal sekaligus UPL/UKL (Upaya Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan),” ucapnya. (A-67)

Leave a Reply