Nov 18

Harian Investor Daily, 18/11/2008 12:26:41 WIB

Oleh Andriyanto Suwismo dan Alexander Yopi Susanto
JAKARTA, Investor Daily-PT PLN akan mewajibkan semua calon kontraktor proyek listrik swasta (independent power producer/IPP) untuk memiliki jaminan berupa bank garansi minimal 2,5% sampai 5% dari total nilai proyek.Kebijakan itu diharapkan mampu mencegah kasus pencabutan izin 10 proyek IPP terulang lagi. Selama ini tercatat banyak kontraktor listrik swasta yang tidak memenuhi kecukupan modal untuk membangun pembangkit.

Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen ESDM J Purwono menjelaskan, untuk meningkatkan keseriusan dalam proyek listrik swasta, investor harus berani memberi jaminan dalam bentuk bank garansi atau surat kredit (letter of credit atau  L/C). Kalau tidak memenuhi kontrak dalam kurun waktu yang disepakati, proyek itu akan menjadi milik PLN.

“Kontrak PLN akan seperti itu, itu sesuai yang sampaikan oleh PLN kepada pemerintah, bisa 5% atau 2,5%,” katanya di sela Workshop Nasional Solar Energy di Jakarta, Senin (17/11).

Dia menjelaskan, pemberian jaminan garansi sekitar 2,5-5% dari nilai proyek akan membantu PLN apabila terjadi skema yang berada di luar kontrak. Kebijakan itu sekaligus akan menguji keseriusan para kontraktor IPP. “Kalau proyek US$ 200 juta kan lumayan,” ucapnya.

Masalah keuangan kontraktor listrik sebenarnya adalah urusan internal perusahaan kontraktor. Namun, PLN sebagai pembeli listrik berhak mendapatkan kepastian dari kontraktor tersebut. “Sebetulnya itu urusan b to b (business to business) antara PLN dan mitra bisnis, masuk akal kalau PLN memutuskan kontrak,” katanya.

Menurut dia, langkah PLN sudah tepat mengingat pemenuhan kebutuhan listrik termasuk dari swasta tidak bisa ditahan-tahan karena kondisi defisit pasokan listrik yang dialami saat ini.

Atas dasar itu, dia meminta dalam setiap kontrak PLN dengan kontraktor IPP harus ada kesepakatan pernjanjian kontrak, termasuk pemutusan kontrak kalau tidak memenuhi target pengerjaan.

Didukung

Pengamat kelistrikan I Nengah Sudja dan anggota Komisi VII DPR Alvin Lie yang dihubungi Investor Daily secara terpisah di Jakarta, kemarin, mendukung rencana PLN menerapkan bank garansi untuk pendanaan proyek bagi IPP.

Sudja mengatakan, pemerintah seharusnya sudah menyertakan aturan tersebut dalam kontrak pembangunan listrik swasta sebelumnya. Pemerintah selama ini terlalu lunak, sehingga setelah kontrak pembangunan listrik yang telah disetujui tidak terealisasi. Kontraktor swasta merasa tidak punya kewajiban mutlak untuk menyelesaikan proyek tersebut.

“Jaminan bank membuat pembangunan pembangkit listrik oleh swasta tersebut lebih pasti. Swasta yang terpilih sebagai pemenang tender adalah pihak yang memiliki keahlian dan modal yang memadai,” ujarnya.

Menurut Alvin adanya jaminan bank, kontrak penyediaan listrik antara swasta dan PLN menjadi lebih adil. Dalam kontrak sebelumnya, swasta selalu menuntut agar PLN membeli listrik sesuai tarif yang sudah disetujui sesuai perhitungan modal dikembalikan (return of capital). Namun, PLN tidak bisa mengikat swasta untuk membangun pembangkit listrik tersebut selesai sesuai jadwal. Garansi bank menyebabkan pihak swasta berpikir serius dalam menyetujui proyek pembangkit listrik yang ditawarkan.

“Jika swasta tidak sanggup membangun pembangkit listrik sesuai jadwal atau malah tidak selesai, jaminan bank tersebut bisa dicairkan PLN untuk menyelesaikan proyek tersebut,” kata dia.

Sudja menegaskan, keberadaan investor swasta dalam proyek penyediaan listrik untuk kebutuhan masyarakat memang dibutuhkan. Pemerintah dan PLN tidak punya dana yang cukup untuk mengatasi masalah kelistrikan nasional. Namun, kontrak mesti menguntungkan kedua belah pihak, baik dari segi kepastian membangun, kualitas pasokan, maupun tarif listrik. Garansi bank tersebut merupakan langkah yang tepat untuk menjamin semua persyaratan dalam pembangunan pembangkit listrik bisa ditepati. ***

Leave a Reply