Mar 11

Pertambangan rakyat di Papua diduga banyak menggunakan air raksa untuk menguraikan kandungan emas. Pemerintah Provinsi Papua diharapkan segera mengatur pertambangan rakyat di Papua.

Gubernur Papua Barnabas Suebu, Sabtu (8/3) di Jayapura, menyatakan, saat ini di Papua terdapat pertambangan rakyat yang diduga menggunakan air raksa. “Di Kabupaten Mimika, sekitar 3.000 orang mendulang emas dari tailing (pasir sisa tambang) PT Freeport Indonesia. Di Kabupaten Nabire, ada sekitar 5.000 orang mendulang emas. Mereka kemungkinan besar memakai air raksa yang membahayakan lingkungan,” kata Suebu.

Gubernur menyatakan pihaknya akan memeriksa kandungan logam berat di daerah yang diduga menjadi kawasan pembuangan limbah pendulangan emas dengan air raksa.

Berdasarkan pengamatan

Kompas, sebagian pendulang di Kabupaten Mimika mengurai emas dengan menggunakan air raksa di lokasi pendulangan. Sebagian pendulang lain menggunakan jasa para pedagang emas di Kota Timika untuk memisahkan emas dari hasil pendulangan mereka. Beberapa pedagang mengakui hai itu. Pertambangan rakyat di Bumi Perkemahan Waena, Kota Jayapura, juga menggunakan air raksa. Penggunaan air raksa berpotensi mencemari Danau Sentani karena sisa lumpur dan air raksa dibuang ke sungai yang bermuara di danau itu.

Belum ada data Direktur WWF Indonesia Region Sahul, Benja V Mambai, menyatakan, sampai saat ini belum ada data tentang penggunaan air

raksa di pertambangan rakyat di Papua. “Namun. dari volume hasil pertambangan dan sejumlah indikasi lainnya, diduga kuat mereka menggunakan air raksa. Pemerintah daerah seharusnya segera mengatur masalah itu,” kata Mambai, Minggu (9/3) di Jakarta.

“Saat ini sudah tidak mungkin melarang lagi pertambangan rakyat itu. Yang bisa dilakukan hanyalah mengatur dan mengawasi. Setidaknya, pemerintah daerah mengawasi pembuangan limbah,” kata Mambai.

Suebu menyatakan. Pemerintah Provinsi Papua akan segera menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Pertambangan Rakyat untuk mengatur hal itu. (ROW)

Leave a Reply