Nov 29

BIDANG ISU PERTAMBANGAN MINERBA

1. Kebijakan Minerba
2. Kebijakan Bauran Energi ( terkait batubara sebagai sumber energi alternatif)
3. Kasus Hukum Pertambangan

4. Otda dan Otsus Pertambangan

5. Potensi dan Teknik Penambangan Minerba

6. Pengolahan dan Pemanfaatan Minerba

7. Lingkungan dan K3 Pertambangan (Fisik danSosekbud)

8. CSR (Corporate Social Responsible), Comdev (Community Development) dan Ketenagakerjaan

9. Tumpang Tindih (Kewilayahan, Antar Sektor, dan Pusat daerah)

10. Transportasi dan Distribusi Komoditi Pertambangan

11. Investasi Minerba

12. Investasi Energi

13. Perekonomian dan Devisa

14. Produksi, Pasokan dan Permintaan Komoditi Pertambangan

15. Ekspor-Impor Komoditi Pertambangan

16. Harga Minerba (Statistik)

17. Harga Energi (Statistik)

SURVEI ISU PERTAMBANGAN MINERBA TAHUN 2010 DI PULAU JAWA:

  1. Isu lingkungan dan tumpang tindih pertambangan dengan sektor lain pada kasus PETI emas di daerah pegunungan Tumpang Pitu, Kecamatan Pesanggrahan, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, merupakan survei lanjutan agenda problema pertambangan tahun 2009.
  2. Isu konflik masyarakat dengan perusahaan dan pemerintah terkait KK (Kontrak Karya) PT. Jogja Magasa Iron di daerah pantai selatan Kulon Progo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta.
  3. Isu lingkungan dan tumpang tindih lahan tambang kapur di Pulau Nusakambangan milik PT. Holcim Indonesia Tbk dan isu penolakan masyarakat nelayan terhadap rencana pembangunan PLTU di Pantai Bunton Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah.
  4. Isu lingkungan dan konflik sosial penambang setempat dengan penambang pendatang pada kasus PETI emas di daerah Cihideung, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat.
  5. Isu lingkungan dan tumpang tindih antar tingkatan pemerintahan terkait kewenangan PT. Otorita Jatiluhur pada kasus tambang pasir di daerah Ceper, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

 

SURVEI ISU PERTAMBANGAN MINERBA TAHUN 2010 DI LUAR PULAU JAWA:

  1. Isu lingkungan dan masa depan pertimahan nasional dengan kasus pengelolaan pertambangan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
  2. Isu lingkungan dan konflik Pusat dan Daerah akibat penyerebotan PETI emas pada wilayah KK PT. Sentra Palu Mineral di daerah Poboya, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.

 

  1. Isu kelayakan pengusahaan Upgrading Brown Coal (UBC) pada kasus pabrik demonstrasi PT. UBCI di Satui, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan.
  2. Isu implikasi Otonomi Khusus Papua terhadap pengelolaan pertambangan minerba (investasi pertambangan) di Provinsi Papua.
  3. Isu lingkungan dan perizinan pertambangan pada era Otonomi Daerah (Otda) pada kasus kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Timur.

 

KIPRAH TIM ISU PUSLITBANG tekMIRA:

  1. Tahun 2008, mendampingi KRCB dan Musium Geologi dalam penyelamatan kawasan karst Citatah-Rajamandala dan situs Gua Pawon dari kegiatan pertambangan yang mengancam kawasan tersebut. Tim Isu Puslitbang tekMIRA juga berperan aktif dan ditunjuk sebagai tim inti dalam Tim Kajian Pengendalian Kawasan Karst Citatah-Rajamandala yang dibentuk Wakil Bupati Bandung Barat. Tim ini akan mulai aktif bekerja pada tahun 2009.
  2. Tahun 2008, sebagai tindak lanjut survei lapangan terhadap permasalahan pertambangan di kawasan karst Citatah-Rajamandala, Tim Isu Puslitbang tekMIRA diminta untuk memberi masukan kepada Bupati Bandung Barat mengenai langkah-langkah yang diperlukan sesuai kebijakan pertambangan dan koridor praktek-praktek pertambangan yang baik dan benar.
  3. Tahun 2008, memfasilitasi pertemuan KRCB dan Musium Geologi dengan Wakil Bupati, Ketua Bapeda dan Pemda Kabupaten Tasikmalaya dalam penyelamatan potensi jasper di Kampung Pasirgintung, Desa Buniasih, Kecamatan Pancatengah, Kabupaten Tasikmalaya yang akan dijadikan taman wisata (geopark) jasper. Selain berperan sebagai mediator, Tim Isu Puslitbang tekMIRA juga memberi masukan mengenai kebijakan pertambangan dan praktek-praktek pertambangan yang baik dan benar (good mining practices).
  4. Tahun 2008, dalam survei tambang emas rakyat illegal di Kabupaten Bombana, Tim Isu Puslitbang tekMIRA telah dipertemukan dengan Bupati Kabupaten Bombana yang difasilitasi oleh Ketua Bapeda Kabupaten Bombana. Dalam pertemuan tersebut, Tim memberi masukan mengenai penanganan pertambangan rakyat illegal dan masalah pelarangan melakukan penambangan pada aliran sungai, sesuai Permen PU Nomor: 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai. Dalam pertemuan tersebut, Bupati Bombana juga minta Tim Isu Puslitbang tekMIRA untuk melakukan kerjasama/ kolaborasi dalam penanganan permasalahan tersebut. Di samping itu, Tim juga melakukan koordinasi dengan Distamben Provinsi Sulawesi Tenggara mengenai hasil eksplorasi pendahuluan yang akan dijadikan bahan pertemuan dengan Presiden Susilo Bambang Yudoyono di akhir bulan November 2008.
  5. Tahun 2009 melanjutkan penanganan kasus pengelolaan potensi batu merah (jasper) di Kabupaten Tasikmalaya, Jabar dengan tim KRCB, Musium Geologi, dan Pemda Kabupaten Tasikmalaya, Jabar.
  6. Bulan Juli 2009 solusi Tim Isu Puslitbang tekMIRA dalam kasus meledaknya tambang batubara bawah tanah di Bukit Bual, Kota Sawahlunto, Sumbar, digunakan oleh Dirjen Minerbapabum sebagai pedoman untuk memutuskan dibukanya kembali kegiatan pertambangan batubara di daerah tersebut.
  7. Tahun 2009, aktif menjadi anggota tim perumus RPP UU No. 4 Tahun 2009, dan task force otda pertambangan.
  8. Aktif di beberapa pertemuan dan seminar pertambangan, serta intensif koordinasi dengan pemilik kepentingan pertambangan, baik di Pusat maupun di Daerah.
  9. Tahun 2010, aktif berkoordinasi dengan stakeholder dalam penyelesaian masalah Kawasan Karst Citatah terkait kegiatan pertambangan di daerah tersebut, terutama tambang kapur dan marmer.
  10. Tahun 2010, aktif berkoordinasi dengan link di daerah, terutama dalam masalah penyelesaian PETI emas di beberapa daerah, seperti: PETI emas di daerah Sekotong Lombok Barat, PETI emas di daerah Cihideung Garut, PETI emas di Gunung Tumpang Pitu Kabupaten Banyuwangi, PETI emas di daerah Poboya Kota Palu, dan lainnya.
  11. Tahun 2010, aktif dalam pertemuan tahunan Comdev ESDM di Jogjakarta.
  12. Tahun 2010, terkait isu-isu yang perlu tindaklanjut Tim Isu Puslitbang tekMIRA secara aktif melaporkan temuan survei lapangan ke Dirjen Minerba dan stakeholder terkait.
  13. Tim Isu Puslitbang tekMIRA mengadakan seminar membahas isu-isu sentral pertambangan tahun 2010 dengan menghadirkan stakeholder pertambangan yang terkait kasus, yaitu:
    1. Implikasi Otonomi Khusus Papua terhadap Investasi Pertambangan, Dua Sisi Mata Uang Otda Kabupaten/ Kota Versus Otsus Papua.
    2. Di Balik PETI dan Implementasi Pertambangan Rakyat.
    3. Kasus Kontrak Karya (KK) Pertambangan Pasir Besi PT. Jogja Magasa Iron di Pantai Selatan Kulon Progo, DIY, Siapa yang bermain?
    4. Masa Depan Pertimahan Nasional, Mencoba Bangkit dari Kelesuan.

 

RUMUSAN HASIL SEMINAR ISU TERKINI (CURRENT ISSUES)

29 NOVEMBER 2010

Oleh: Tim Perumus Seminar Isu Pertambangan 2010

  1. Secara umum, subsektor pertambangan mineral dan batubara (minerba) di Indonesia masih dihadapkan kepada berbagai permasalahan yang cukup krusial. Keempat makalah yang disajikan dalam Seminar, sebagai bagian dari kegiatan tim “Current Issues” tahun 2010, membuktikan bahwa kegiatan subsektor pertambangan minerba telah memunculkan banyak permasalahan yang dikhawatirkan dapat mengakibatkan investasi semakin terpuruk jika tidak ditangani secara cepat dan tepat.
  2. Seminar berhasil mengidentifikasi berbagai permasalahan dalam kegiatan pertambangan minerba, yaitu:
  3. Belum ada peraturan yang operasional sebagai penjabaran dari peraturan di atasnya untuk mengisi kekosongan dan menutup peluang terjadinya “penyelewengan”.
  4. Sumber daya manusia pengelola pertambangan di daerah masih kurang, terutama ditinjau dari segi kualitas.
  5. Tidak ada penjelasan secara terperinci tentang pengertian Pertambangan Rakyat dalam peraturan perundang-undangan yang baru, sehingga dikhawatirkan dapat menutup aksesibilitas masyarakat “kecil” untuk menambang sumber daya minerba.
  6. Adanya pihak-pihak tertentu yang sering mempolitisasi kegiatan pertambangan minerba melalui upaya dikotomi pemerintah dan perusahaan di satu sisi dengan masyarakat di sisi lain.
  7. Diabaikannya prinsip pertambangan yang baik (good mining practices), sehingga berdampak buruk terhadap lingkungan hidup dan dengan mudah dijadikan senjata oleh pihak-pihak tertentu untuk mengagitasi masyarakat melawan kegiatan pertambangan.
  8. Kurangnya pengawasan oleh pemerintah Pusat terhadap pelaksanaan otonomi daerah, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dan ketidakpastian hukum, baik pada investor yang ada (existing) maupun calon investor.
  9. Kurangnya sosialisasi peraturan di bidang pertambangan minerba kepada masyarakat.

Oleh karena itu diperlukan berbagai upaya oleh pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, untuk menanggulangi seluruh permasalahan di atas.

  1. Seminar yang membahas peraturan sebagai topik utama, sangat penting dilakukan karena dapat bermanfaat dalam mendukung kebijakan di sektor ESDM, khususnya pertambangan minerba. Yang harus menjadi perhatian utama adalah, bagaimana dampak regulasi dan tindak lanjutnya agar dapat memberikan manfaat optimal kepada seluruh pemangku kepentingan (pemerintah, perusahaan, dan masyarakat).
  2. Puslitbang tekMIRA hendaknya mampu melakukan kajian terhadap berbagai hal yang terkait dengan kebijakan, seperti Pertambangan Rakyat, nilai tambah minerba, dan lain-lain. Kajian yang dilakukan oleh Puslitbang tekMIRA diharapkan lebih obyektif mengingat statusnya sebagai lembaga litbang.
  3. Selama beberapa tahun terakhir, subsektor pertambangan minerba terus dilanda oleh berbagai kasus, seperti kasus otonomi daerah, konflik, ketidakpastian hukum, tumpang-tindih lahan, dan lain-lain. Jika hal ini tetap dibiarkan, maka subsektor pertambangan minerba akan tersandera, sehingga semakin memperburuk investasi yang saat ini sedang terpuruk.
  4. Meski subsektor pertambangan minerba ditimpa berbagai permasalahan, kenyataannya negara terus berjalan, perusahaan terus beroperasi, dan permasalahan terus bertambah. Oleh karena itu diperlukan berbagai terobosan yang tidak terpaku kepada masalah hukum semata-mata, tetapi melibatkan berbagai aspek.
  5. Identifikasi terhadap permasalahan di subsektor pertambangan minerba perlu terus diperbarui (update), sehingga akan merangkum pandangan baru dalam rangka tindak lanjut masalah yang makin kompleks.
  6. Pengaturan tentang Pertambangan Rakyat selalu disisipi muatan politis dan dalam rangka melindungi kepentingan rakyat, padahal, di sisi lain, rakyat sendiri “seolah-olah” tidak mau terikat oleh aturan yang ada. Hal ini terlihat dari banyaknya peraturan, tetapi PETI malah tetap merajalela.
  7. Hasil seminar diharapkan dapat menyempurnakan pelaksanaan dan kegiatan tim “Current Issues”, sehingga dapat memperkaya hasilnya.

Demikian pokok-pokok rumusan Seminar “Current Issues” yang dapat disampaikan.

Bandung, 30 November 2010

Tim Perumus  

Daftar Anggota Tim Perumus Seminar Isu Pertambangan 2010

No. Nama Jabatan
1 Dr. Ir. Binarko Santoso Ketua Tim Perumus
2 Ir. Darsa Permana Anggota Perumus
3 Prof. Ir. Ngurah Ardha, M.Sc Anggota Perumus
4 Tendi Rustendi, S.Si Anggota Perumus
5 Drs. Bambang Yunianto Anggota Perumus
6 Drs. Harta Haryadi Notulen

 

Seminar dihadiri:

  1. Undangan dari luar 31 orang
  2. Undangan dari Puslitbang tekMIRA 59 orang (termasuk panitia)

 

 

 Bandung, 30 November 2010                                                          

Ketua Panitia Seminar  Isu Sentral Pertambangan Minerba

 Drs. Bambang Yunianto                                                                 

Hp. 081322674142                                                                

    

Leave a Reply