Jun 04

Kamis, 04/06/2009 22:12 WIB
Irul Hamdani – detikSurabaya
Rombongan Dephut dihadang warga/ Irul Hamdani Banyuwangi – Meski mendapat penolakan dari warga sekitar Gunung Tumpang Pitu, Banyuwangi. PT Indo Multi Niaga (IMN) ngotot mengajukan perpanjangan izin eksplorasi emas di kawasan hutan lindung tersebut. Hal itu terungkap dalam pertemuan antara Dirjen Planologi Departemen Kehutanan dan pihak terkait dipendopo Banyuwangi, Kamis (4/6/2009). Dalam pertemuan yang juga dihadiri Dinas Kehutanan Pemprov Jatim, dan jajaran Muspida itu, pihak PT IMN kembali mengajukan kuasa eksplorasi emas lagi. Pengajuan itu  menyusul izin eksplrosai yang pertama akan berakhir tanggal 27 Juli 2009.

Sebelumnya, PT IMN mendapat izin kuasa eksplorasi emas dikawasan hutan dari Menteri Kehutanan MS Kaban nomor .406/MENHUT_vii/PW/2007 tertanggal 27 Juli 2007. Eksplorasi itu meliputi kawasan hutan produksi seluas 736,3 ha dan hutan lindung seluas 1.251,5 ha dipetak 75, 76, 77, 78, RPH Kesilir Baru, BKPH Sukamade, KPH Banyuwangi Selatan.

Pengajuan izin itu sekaligus membenarkan anggapan warga jika kedatangan Dirjen Planologi Departemen Kehutanan, Sutrisno tersebut terkait perpanjangan izin eksplorasi. Jika sebelumnya menepis, Sutrisno kini membenarkan anggapan tersebut.

“Peninjauan lokasi ini terkait surat dari PT IMN, sebelum mengeluarkan izin lagi, Departemen Kehutanan harus mengumpulkan informasi dan mengetahui kondisi lapangan, termasuk dinamika sosia masyarakat sekitar lokasi tambang,” jelas Sutrisno panjang lebar saat ditanya wartawan seusai pertemuan di Pendopo Banyuwangi.

Dijelaskan juga, kajian evaluasi eksplorasi PT IMN akan dilakukan Dinas Kehutanan Pemprov Jatim, selanjutnya direkomendasikan ke Departemen Kehutanan.  “Satu hingga dua bulan evaluasi itu akan selesai,” jelas Sutrisno lagi. Sementara itu, Direktur PT IMN Reza Andreas saat dikonfirmasi memilih bungkam. “Silahkan tanya ke maneger saya,” kelit Reza.

Tidak Libatkan Warga

Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Lingkungan (AMMPeL), mengecam pertemuan antara Dirjen Planologi Departemen Kehutanan dan PT Indo Multi Niaga (IMN) serta beberapa pihak terkait lainnya di Pendopo Banyuwangi. Menurut AMMPeL, pertemuan tersebut membuktikan bahwa pemerintah telah melakukan ketidakadilan informasi terhadap masyarakat terkait aktifitas PT IMN di Gunung Tumpang Pitu.

Pasalnya, pertemuan itu dilakukan tanpa melibatkan masyarakat, khususnya warga sekitar Gunung Tumpang Pitu, Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran. “Tanpa melibatkan masyarakat kontra tambang adalah bukti Dephut dan Muspida telah melakukan ketidakadilan, ketidaktranparan informasi atas Tumpang Pitu,” tegas Rusdi, Ketua AMMPeL.

Rusdi juga menduga jika pertemuan itu melanggar UU Lingkungan Hidup No. 23 tahun 1997, hak untuk dilibatkan dalam perencanaan pembangunan dan hak atas informasi lingkungan. Padahal hal itu merupakan hak rakyat yang dilindungi UU tersebut. Pertemuan itu, lanjut Rusdi, bisa saja menguntungkan pihak PT IMN. Sebab, informasi sebagai bahan evaluasi perpanjangan izin kuasa eksplorasi hanya didapatkan sepihak.

Sebab itu, seperti halnya warga, AMMPeL juga mendesak Pemerintah untuk menolak iZin perpanjangan eksplorasi emas oleh PT IMN di Gunung Tumpang Pitu. “Perpanjangan izin itu harus ditolak,” pungkas Rusdi.

2 Responses to “PT IMN Ajukan Perpanjangan Izin Tambang Emas di Banyuwangi”

  1. Rudiana Says:

    Mau tanya mengenai case tersebut apakah saya bisa dapatkan updatenya? maksud saya apaka PT. IMN tersebut saat ini sudah mendapatkan perpanjangan untuk izin tersebut apa belum, mohon infonya bisa reply ke e-mail addres saya di atas. terima kasih.

    [reply this comment]

  2. anam Says:

    …..bingung kenapa ditolak, kalo IMN sudah dicabut ijinnya masyarakat rame-rame nyerbu tumpang pitu mengadakan Ilegal Mining pasti skenarionya begitu kan. Maka tunggulah waktu kehancurannya….

    [reply this comment]

Leave a Reply