Apr 09

Harian Pikiran Rakyat, 9 April 2008
Pertamina memang harus “profit oriented”, tapi masyarakat pun jangan dibikin bingung akibat masalah pasokan.

ANTREAN pembeli elpiji (liquified petroleum gas, LPG), khususnya untuk tabung berukuran 12 kg, diperkirakan akan semakin panjang karena pasokan di pasaran tidak kunjung bertambah. Para pembeli itu tidak hanya berasal dari kalangan rumah tangga dan usaha kecil yang memang selama ini menjadi konsumen setia, melainkan juga kalangan industri besar yang sebelumnya menggunakan elpiji tabung 50 kg.

PT Pertamina (Persero) selaku produsen sudah mengisyaratkan tidak akan menambah pasokan itu. Alasannya, elpiji tabung 12 kg itu belum mencapai harga keekonomian. Sehingga, jika permintaan makin banyak, berarti pula kerugian akan terus bertambah. Elpiji tabung 12 kg hingga saat ini masih termasuk barang yang disubsidi, namun selisih harganya ditanggung Pertamina.

Meski demikian, kelangkaan yang kini terjadi di sejumlah kota di Jawa Barat dan juga di kota-kota lain, sesungguhnya di luar perkiraan. Pertamina sudah memperhitungkan jumlah pasokan untuk kebutuhan rumah tangga dan usaha kecil. Namun, kalangan industri seperti restoran dan hotel dalam dua bulan terakhir terus memburu. Pasalnya, sejak Januari lalu harga elpiji ukuran 50 kg naik cukup signifikan, dari Rp 5.852,00 per kg menjadi Rp 7.932,00 per kg.

Dari fenomena tersebut, wajar jika kemudian ada dugaan bahwa dalam waktu dekat Pertamina akan menaikkan harga jual elpiji tabung 12 kg menuju harga keekonomian. Namun yang sulit dipahami adalah mengapa kelangkaan masih menjadi modus yang diambil. Padahal kita tahu, pemerintah terus berupaya menyukseskan program konversi minyak tanah ke gas. Adanya kesulitan ini, tentu memberi dampak yang kurang baik terhadap pelaksanaan program pemerintah itu.

Yang menarik untuk disimak adalah langkah Pertamina yang malah justru akan menurunkan harga jual elpiji kemasan 50 kg dan curah (bulk) atau memberinya diskon. Padahal, akar persoalannya terletak pada pasokan elpiji tabung 12 kg. Kalau langkah ini dilakukan, menjadi hal yang aneh dan lucu. Ini dikhawatirkan malah akan memperparah pasokan elpiji 12 kg karena hal tersebut dipicu oleh adanya disparitas harga.

Menurut catatan Komite Indonesia untuk Pengawasan dan Penghematan Energi (Kipper), harga jual elpiji tabung 50 kg pada Desember 2007 adalah Rp 5.852,00/kg kemudian pada Januari 2008 naik menjadi Rp 7.525,00/kg. Harga keekonomiannya Rp 9.131,00/kg. Sementara itu, harga jual elpiji curah sebelumnya sebesar Rp 5.852,00/kg naik menjadi Rp 7.329,00/kg sedang harga keekonomiannya Rp 8.928,00/kg.

Sementara itu, total kerugian Pertamina untuk penjualan elpiji kemasan 50 kg dan curah sebesar Rp 960,8 miliar/tahun. Ini tentu nilai yang luar biasa.
Oleh karena itu, agar Pertamina tidak terus merugi dan kalangan konsumen rumah tangga serta usaha kecil tidak kesulitan, sebaiknya ada pedoman yang jelas. Pedoman itu bisa berupa Peraturan Presiden (Perpres) bahwa elpiji tabung 12 kg hanya untuk rumah tangga dan usaha kecil serta penggunaannya sebagai alat masak. Hal itu kiranya tidak berlebihan karena mengenai minyak tanah pun sudah ada aturannya, yakni Perpres No. 55 Tahun 2005.

Kita tentu tidak ingin keadaan ini terus berlarut-larut. Makin panjangnya antrean elpiji bukan hanya bertentangan dengan program konversi minyak tanah ke gas, tapi yang harus lebih disadari adalah munculnya potensi kekacauan di masyarakat. Pertamina memang harus profit oriented, tapi masyarakat pun jangan dibikin bingung akibat masalah pasokan.***

Leave a Reply