Jun 04

Harian Kompas Jumat, 4 Juni 2010 | 04:39 WIB

Jakarta, Kompas – Pasokan batu bara untuk domestik terhambat kesepakatan harga pembelian batu bara dan minimnya jumlah perusahaan pemasok. Oleh karena itu, tata niaga ekspor batu bara perlu dievaluasi agar bisa dikonsumsi konsumen domestik dengan harga lebih rendah daripada harga internasional.

”Ketimpangan tata niaga batu bara menyebabkan konsumen domestik seperti PLN tidak mendapat pasokan yang cukup dan harus membeli dengan harga lebih mahal daripada harga ekspor,” kata Djasarmen Purba, Wakil Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah yang membidangi sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lain, di Jakarta, Kamis (3/6).

Untuk mengatasi persoalan itu, pemerintah menetapkan harga patokan batu bara sebagai acuan produsen dan konsumen, khususnya untuk pemenuhan kebutuhan domestik.

Djasarmen mengusulkan peraturan pemerintah tentang wajib pasok untuk domestik (DMO) mengatur larangan ekspor batu bara kalori tertentu agar konsumen domestik mendapat harga lebih rendah.

Secara terpisah, Direktur Utama PT PLN Dahlan Iskan berharap harga patokan DMO batu bara bagi listrik dan industri yang harga produknya ditentukan pemerintah, seperti pupuk, ditentukan pemerintah.

Jadi, harga patokan energi seperti batu bara bisa di bawah harga acuan pasar internasional terendah. Sementara untuk industri yang boleh menjual produknya dengan harga pasar seperti industri pupuk, harga patokan DMO batu bara bisa sesuai dengan harga pasar internasional. PLN menetapkan harga beli batu bara sesuai hasil tender. Jadi, harga batu bara bisa berbeda-beda, tergantung kalori dan spesifikasi batu bara serta lokasi PLTU. (EVY)

Leave a Reply