Dec 15

Harian Pikiran Rakyat Rabu, 15 Desember 2010
Perahu dan Rumpon juga Dijanjikan kepada Nelayan Pam Nappas

PEMBANGUNAN “breakwater” (tanggul pemecah ombak) PLTU Palabuhanratu. Pengerjaan “breakwater” tersebut, bagian dari pembuatan dermaga PLTU untuk tempat sandar kapal-kapal tongkang pengangkut batu bara. Pemkab Sukabumi dan PLTU Palabuhanratu menjanjikan bantuan perahu dan rumpon bagi nelayan sekitar.* ADANG JUKARDI/”PR”SUKABUMI, (PR).-
Janji pemberian perahu dan rumpon yang dilontarkan PLN PLTU dan Pemkab Sukabumi untuk nelayan di bawah naungan LSM Himpunan Putra Daerah Kabupaten Sukabumi (HPDKS), ternyata juga dijanjikan kepada nelayan LSM Paguyuban Masyarakat Nelayan Petani Palabuhanratu Sukabumi (Pam Nappas).

“Ada tiga belas butir kesepakatan antara PLN, pemda, dan kami. Hal itu merupakan rekomendasi kami dari hasil rapat sosialisasi tentang pengerukan dan pembuangan pasir ke tengah laut projek PLTU di Gedung DPRD tanggal 20 Oktober lalu,” kata Dewan Pembina LSM Pam Nappas, Rusli Bramsyah, S.H., didampingi Ketua LSM Pam Nappas, Redi Santosa ketika ditemui di sekretariatnya di Desa Cidadap, Kec. Simpenan, Selasa (14/12).

Menurut dia, dari ketiga belas butir kesepakatan itu, dua di antaranya yakni program perumponan di laut dangkal dan rekruitmen tenaga kerja masyarakat sekitar dalam pekerjaan projek PLTU. Setelah rekomendasi itu dibuat, barulah disusul dengan pengajuan proposal bantuan kepada PLN PLTU. Pengajuan bantuan itu, di antaranya bantuan perahu dan budi daya rumput laut.

“Jadi, kami sudah duluan mengajukan berbagai program tersebut kepada PLN PLTU. Bahkan, PLN siap membantunya untuk kepentingan nelayan yang akan dialokasikan dari dana CSR (corporate social responsibility) PLN pusat senilai Rp 200 juta. Begitu pula dengan pemda yang siap membantu mengucurkan dana dari APBD, untuk kepentingan nelayan yang terkena dampak pembangunan projek PLTU,” katanya.

APBD

Hanya, menurut Rusli, jika mengkaji hasil audiensi antara nelayan HPDKS dan PLN PLTU dan pemda di ruang Wabup Sukabumi, Akhmad Jajuli, M.Pd., Senin (13/12) kemarin, justru yang akan membantu program rumpon, perahu dan budidaya rumput laut itu dari pemda sendiri yang dialokasikan dari APBD 2011. Sementara PLN, hanya diminta melibatkan masyarakat khususnya nelayan yang tidak melaut, dalam pekerjaan projek PLTU.

“Kalau PLN hanya mau membantu merekrut tenaga kerja saja, ya kebangetan. Kan dalam kesepakatan sebelumnya, PLN bersedia membantu rumpon, perahu dan rumput laut dari dana CSR. Kecuali kalau PLN dan pemda sama-sama membantu kepentingan nelayan. Contohnya, dari enam unit bantuan perahu, masing-masing membantu tiga unit. Nah, baru itu proporsional,” ujar Rusli,

Ia menjelaskan, perlunya PLN ikut membantu program perumponan, bantuan perahu, dan budi daya rumput laut itu, supaya tidak terlalu membebani APBD pemda.

Apalagi kompensasi untuk nelayan itu, terkait langsung dengan dampak lingkungan dari pengerukan dan pembuangan pasir ke tengah laut dalam pembuatan dermaga PLTU.

“Jadi jangan karena pemda akan membantu, lantas PLN jadi menghilangkan kesiapannya membantu rumpon, perahu dan rumput laut yang sudah disepakati sebelumnya di gedung DPRD,” ujar Rusli.

Diberitakan sebelumnya, ratusan nelayan yang tergabung dalam wadah LSM HPDKS melakukan audiensi dengan pihak PLN PLTU difasilitasi Pemkab Sukabumi berkaitan dengan tindakan pembuangan pasir ke laut oleh PLN sebelum kesepakatan dilaksanakan.

Dari audiensi itu akhirnya para nelayan dijanjikan akan mendapat bantuan perahu dan rumpon yang dianggarkan dalam APBD Kab. Sukabumi 2011. (A-67)***

Leave a Reply