Apr 25

Harian Kompas, Jumat, 25 April 2008 | 01:25 WIB
Oleh Ferry Santoso

38p.jpg

Hampir semua kekayaan alam di Indonesia—yang konon dilindungi oleh konstitusi—sudah dieksploitasi habis-habisan dan pernah dijual ke luar negeri.

Dari minyak dan gas bumi, emas, tembaga, timah, batu bara, bauksit, granit, pasir, hingga kayu. Kekayaan alam itu cepat atau lambat akan habis. Pertambangan hasil alam itu pun cenderung merusak lapisan tanah, alam, dan lingkungan hidup, seperti kasus lumpur Lapindo.

Mungkin hanya air sebagai kekayaan alam yang belum pernah dijual ke luar negeri. Pada 28 Juni 1991, Pemerintah Indonesia pernah membuat persetujuan dengan Pemerintah Singapura untuk menyuplai air ke Singapura dari Pulau Bintan. Untuk itu, tahun 1992 Pemerintah Indonesia menetapkan kawasan hutan produksi seluas 37.000 hektar (ha) di Pulau Bintan—Provinsi Kepulauan Riau saat ini—menjadi hutan lindung atau area resapan air (catchment area). Namun, rencana itu tidak terlaksana sampai sekarang.

Alasannya, Pemerintah Indonesia dan Singapura belum menindaklanjuti persetujuan itu dengan langkah-langkah yang lebih konkret. Misalnya, pembebasan lahan untuk investasi waduk dan instalasi air bersih belum dilakukan. Selain itu, Pemerintah Provinsi Riau, waktu itu, berupaya mengalihkan lokasi pengambilan air untuk ekspor itu dari Bintan ke Sungai Rokan dan Kampar, Riau. Singapura tidak keberatan dengan usulan itu. Namun, parlemen Singapura telanjur menyetujui pengambilan air dari Bintan (Kompas, 19/8/2000).

Sementara itu, Bupati Bintan Ansar Ahmad mengungkapkan, realisasi pembuatan waduk dan ekspor air ke Singapura itu tidak terjadi karena Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air melarang ekspor air. ”Ada pasal yang melarang ekspor air,” katanya.

Dalam Pasal 49 UU No 7/2004 disebutkan, pengusahaan air untuk negara lain tidak diizinkan, kecuali apabila penyediaan air untuk berbagai kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat 2 telah dapat terpenuhi.

Dalam Pasal 29 Ayat 2 disebutkan, penyediaan sumber daya air dalam setiap wilayah sungai dilaksanakan sesuai dengan penatagunaan sumber daya air yang ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan pokok, sanitasi lingkungan, pertanian, ketenagaan, industri, pertambangan, perhubungan, kehutanan, dan keanekaragaman hayati, olahraga, rekreasi, dan pariwisata, ekosistem, estetika, serta kebutuhan lain yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Ketentuan itu sangat menjaga aspek pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan di dalam negeri, sebelum air diekspor. Aspek kebutuhan dalam negeri itu sebenarnya dapat terpenuhi jika hutan lindung dan daerah resapan air tetap dijaga. Dengan demikian, waduk dapat tetap menyimpan air—bahkan pada musim kemarau—dan berproduksi untuk menyuplai air di dalam negeri dan kebutuhan ekspor yang ditentukan sebelumnya. Kelestarian alam pun tetap terjaga dengan adanya kawasan hutan lindung dan daerah resapan air.

Dengan mengekspor air dan menjaga hutan lindung atau catchment area, mungkin, Indonesia dapat terhindar dari tuduhan sebagai negara yang memberi kontribusi cukup besar dalam pemanasan global akibat kebakaran hutan. Ekspor air juga memberikan perolehan devisa bagi negara dan pendapatan pajak lain. Akan tetapi, dengan adanya ketentuan pada Pasal 49 UU No 7/2004, yang melarang ekspor air, rencana ekspor dari Bintan pun kandas dan mampet. Pertanyaan besar yang muncul kemudian, mengapa ekspor air—yang memberikan kontribusi cukup besar bagi kelangsungan kelestarian alam dan hutan lindung sebagai daerah resapan—dilarang?

Di sisi lain, ketentuan di sektor pertambangan tidak mengatur pelarangan ekspor atau masalah pemenuhan kebutuhan di dalam negeri secara maksimal. Contoh yang paling konkret adalah UU No 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas). Dalam UU itu, pemenuhan kebutuhan migas di dalam negeri hanya ditentukan paling banyak 25 persen.

Itu berarti, 1 persen pun cukup. Sisanya dapat dieksploitasi dan diekspor sesuai kontrak-kontrak jangka panjang yang dilakukan perusahaan-perusahaan raksasa atau instansi pemerintah.

Itulah yang mengakibatkan mengapa industri pengguna gas, seperti industri pupuk, industri keramik, dan tenaga kelistrikan kekurangan bahan baku. Isu kekurangan gas maupun kekurangan bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri pun dari tahun ke tahun selalu terdengar dan menjadi isu besar di surat kabar.

Tambang bauksit

Pemerintah juga tak mengatur masalah ekspor bauksit yang menjadi bahan baku aluminium. Eksploitasi yang merusak hutan, termasuk hutan lindung dan hutan bakau, masih terus terjadi. Volume ekspor pun dilakukan dengan bebas dan tidak terkontrol. Ekspor bauksit, khususnya ke China, pun terus melesat atau meningkat tajam.

Indikator itu terlihat dari aktivitas tambang bauksit di Kabupaten Bintan. Pengiriman bauksit dilakukan tongkang-tongkang melalui sungai-sungai hutan bakau ke tengah laut untuk dimuat ke kapal.

Di perairan Pulau Telang, misalnya, setidaknya ada tiga kapal berkapasitas 50.000 ton, 70.000 ton, sampai 130.000 ton untuk memuat bauksit dalam sebulan. Itu berarti, dalam sebulan bauksit yang diekspor mencapai 250.000 ton. Dalam setahun, volume ekspor bauksit dari satu lokasi, yaitu perairan Pulau Telang, Kabupaten Bintan, mencapai 3 juta ton. Padahal, masih banyak tempat pemuatan bauksit dari tongkang ke kapal tanker, seperti di perairan Pulau Pangkil atau Lobam.

Sementara itu, data resmi yang tercatat di Pemerintah Kabupaten Bintan, volume ekspor bauksit tahun 2006 hanya 1,53 juta ton, tahun 2005 sebesar 1,61 juta ton, dan tahun 2004 sebesar 1,32 juta ton. Secara nasional, volume ekspor pun terlihat meningkat. Dari data Departemen Perdagangan, volume ekspor bauksit tahun 2006 sebesar 7,27 juta ton dan tahun 2005 sebesar 2,50 juta ton.

Dari volume ekspor bauksit 7,27 juta ton tahun 2006, ekspor ke China menempati urutan terbesar, yaitu mencapai 6,24 juta ton. Volume ekspor bauksit ke China itu meningkat tajam dibandingkan volume ekspor tahun 2005 sebesar 1,71 juta ton.

Dengan eksploitasi dan ekspor yang jor-joran, dampaknya sangat jelas. Hutan lindung dan catchment area di Bintan pun sedikit demi sedikit berubah fungsi. Lokasi tambang bauksit di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, tumbuh sporadis. Sebagian lokasi tambang berada di area hutan, termasuk hutan lindung, dan di pulau-pulau kecil di sekitar Pulau Bintan.

Bahkan, Pemerintah Kabupaten Bintan pernah mengeluarkan izin kuasa pertambangan kepada sembilan pemilik KP bauksit di kawasan catchment area dan hutan lindung itu. Namun, Pemkab Bintan kemudian mencabut kembali izin tersebut. Meski demikian, lokasi tambang tetap ada. Pepohonan yang hijau dan lapisan tanah terkikis dan menjadikan banyak kawasan gundul dan kering kerontang. Hutan-hutan bakau rusak.

Sebagai contoh, kawasan tambang bauksit di Pulau Telang, Kabupaten Bintan. Hampir 90 pulau gundul. Pepohonan lenyap terkupas terjangan alat berat. Air bauksit pun turun ke laut sehingga memengaruhi kualitas air laut. Tambang-tambang bauksit juga memunculkan dermaga-dermaga di pinggir pulau atau hutan bakau. Tumpahan air bekas pencucian bauksit dan air tanah bauksit berdampak pada sektor usaha budidaya ikan kerapu yang dilakukan kelompok-kelompok nelayan.

Seorang pelaku usaha budidaya ikan kerapu, Sudirman, di Batu Licin, Kabupaten Bintan, mengungkapkan, sektor usaha budidaya ikan kerapu sulit dipertahankan. ”Air laut mulai tercemar air bekas pencucian bauksit dan air tanah bauksit,” katanya.

Akibatnya, sektor usaha budidaya ikan pun sulit dipertahankan. ”Dari 25 pelaku usaha budidaya ikan kerapu, saat ini hanya sekitar lima pengusaha yang bertahan. Budidaya ikan kerapu sulit dipertahankan. Banyak pengusaha yang beralih usaha atau mencari tempat budidaya di tempat lain,” kata Sudirman.

Dengan kondisi itu, nasib bangsa Indonesia memang tragis. Eksploitasi tambang, khususnya bauksit, digenjot. Ekspor bauksit dalam bentuk bahan mentah dilakukan sehingga tidak memberi nilai tambah. Volume ekspor pun menjadi tidak terkontrol.

Selain itu, kondisi alam semakin rusak. Perairan laut pun menjadi tercemar. Hal-hal seperti itu mungkin tidak terjadi jika ekspor air yang direncanakan pemerintah pada era Presiden Soeharto ke Singapura urung dilakukan. Hutan lindung dan area resapan air dapat dipertahankan. Eksploitasi bauksit pun dapat ditekan seminimal mungkin.

3 Responses to “Bauksit, Ekspor Air Bintan Mampet, Tambang Melesat”

  1. hendry_tjoa Says:

    met pagi…dengan siapa saya bisa berkonsultasi mengenai lokasi yang tepat tanah bauksit di daerah Riau, mohon nomow hp, atau telp kantor , atats bantuan nya saya ucapkan banyak terimakasih….

    [reply this comment]

  2. Romi Novriadi Says:

    Memang betul bung ferry. saya sendiri prihatin atas eksplorasi besar-besaran atas bauksit sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan seperti yang dialami oleh mayarakat pembudidaya di batu Licin-Tanjung Pinang.

    Saya juga ingin mempublikasikan tulisan tentang efek bauksit pada budidaya perikanan. apakah saya dapat mengirimkan ke Kompas melalui bung ferry ?? Terima kasih

    [reply this comment]

  3. lila Says:

    beberapa pekan lalu saya habis jalan-jalan dari pulau bintan.
    saya terkagum-kagum dengan keindahan daerahnya yang berpulau-pulau.
    daerah seribu pantai…banyak pantainya yang masih terlihat elok dibanding dengan pantai-pantai yang saya temui di pulau jawa.
    namun setelah melihat realita yang terjadi di sana saya semakin miris. bisa dibayangkan andaikan pohon-pohon bakau yang melindungi beberapa pulau di sana hilang…maka daerah kepulauan di sana hanya menjadi pulau mati…
    karena menurut saya kekuatan pulau di sana berasal dari pohon bakau yang mengelilingi hampir setiap pulau di sana…

    [reply this comment]

Leave a Reply