May 21

Harian Kompas, Rabu, 21 Mei 2008 | 01:13 WIB
Jakarta, Kompas – Pemerintah mengharapkan adanya undang-undang penghapusan subsidi BBM. Dengan UU itu, setiap penyesuaian harga BBM memiliki landasan hukum dan sistemnya transparan sehingga tidak muncul polemik dan tak ada implikasi politik maupun sosial.Demikian dikemukakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro, Senin (19/5) di Jakarta. Hal itu disampaikan seiring rencana pemerintah menaikkan harga BBM untuk mobil pribadi secara bertahap hingga mencapai harga keekonomian. Hal itu dilakukan setelah program pembatasan pemakaian BBM dengan kartu kendali (smart card) diberlakukan. ”Dengan landasan undang-undang itu, tidak perlu ada implikasi politik, sosial, ataupun polemik soal penyesuaian harga karena sistemnya transparan,” katanya.

Purnomo menjelaskan, pemasangan kartu kendali di seluruh Jawa ditargetkan September sampai dengan akhir tahun 2008. Dalam masa sosialisasi itu, belum ada perbedaan harga.

Ketika sistem kartu kendali sudah berjalan penuh, kata Purnomo, ada tiga harga BBM. Tiga harga BBM itu yaitu harga BBM subsidi untuk kendaraan tertentu, termasuk kendaraan umum dan roda dua yang memakai kartu kendali; harga untuk kendaraan yang tidak memakai kartu kendali, dan harga yang sudah mencapai keekonomian, seperti BBM industri.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Boediono mengatakan, setelah kartu kendali diterapkan, hanya ada dua jenis harga BBM, yaitu harga BBM disubsidi dan harga keekonomian.

Menurut Ketua Komisi VII DPR Airlangga Hartarto, payung hukum perubahan dari subsidi harga ke subsidi langsung sudah ada dalam UU tentang Energi. ”Kalau diusulkan dibuat UU penghapusan subsidi, bisa saja. Namun, itu wilayah kewenangan Depkeu,” katanya.

Pengamat ekonomi, Faisal Basri, menilai semangat menghapus subsidi harga dengan mendorong BBM mencapai keekonomian ada dalam UU Migas. Pasal itu menargetkan subsidi BBM sudah dihapuskan tahun 2005. Namun, pasal itu termasuk yang dianulir oleh Mahkamah Konstitusi. ”Di UU Migas disebutkan subsidi untuk rakyat, bukan produk. Menurut saya, buat saja perpu yang mengakomodir mengenai perubahan itu,” katanya.

Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR Suharso Monoarfa berpendapat, daripada menerapkan sistem kartu kendali, pemerintah dapat memanfaatkan peran Organda. ”Tetapkan saja angkutan umum dan angkutan barang yang disubsidi, tetapi Organda harus bertanggung jawab memastikan tak ada penyelewengan. Caranya bisa pakai tiket untuk membeli BBM bersubsidi,” katanya. (DOT)

Leave a Reply