May 30

Harian Kompas, Jumat, 30 Mei 2008 | 01:16 WIB
Tb Ronny R Nitibaskara
Sudah berulang kali, hampir setiap pemerintah menaikkan harga BBM, terjadi debat publik yang seru dan tak jarang membuahkan konflik fisik antara ”rakyat” (yang dalam hal ini personifikasinya diwakili mahasiswa) dan pemerintah yang sosoknya hadir sebagai ”polisi”.Peristiwa penyerbuan Kampus Universitas Nasional di Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta, oleh polisi pada beberapa hari yang lalu, memberikan gambaran yang semakin jelas, betapa dua ”simbol” ini berhadapan, seakan-akan mereka merupakan pemegang mandat yang sah terhadap posisi masing-masing, baik yang menolak maupun yang mengamankan kebijakan kenaikan harga BBM.

Ditinjau dari segi kebijakan, polisi sesungguhnya tidak terkait dengan pengambilan keputusan kenaikan energi minyak. Namun, sebagai bagian dari pemerintah, polisi harus terlibat dalam penerapan kebijakan tersebut. Konsekuensinya sebagaimana kita lihat, polisi menjadi sasaran langsung kemarahan mereka yang menolak kebijakan tersebut. Dalam kerangka teori interactionism symbolic, polisi dilihat sebagai sosok atau simbol yang cukup memadai untuk mewakili pemerintah yang dipandang telah melakukan tindakan semena-mena.

Dalam situasi paradoks tersebut, di mana secara personal anggota polisi juga terkena dampak negatif kebijakan BBM, tanpa dapat dielakkan polisi masuk ke dalam situasi konflik. Dalam situasi semacam itu, secara otomatis polisi akan menggunakan kekuasaan diskresinya sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.

Lepas kontrol

Namun, karena perkembangan situasi, polisi tak jarang lepas kontrol dalam menerapkan diskresinya tersebut. Mereka tak erat lagi memegang hukum, bahkan kurang memedulikan lagi apakah posisinya sebagai pihak yang tengah membela kebenaran, taat kepada perintah atasan, atau hanya terseret oleh arus kondisional yang memancing meledaknya emosi kolektif untuk melakukan kekerasan.

Binder dan Scharf dalam tulisannya yang berjudul The Violent Police-Citizen Encounter (1980) menyatakan, keputusan-keputusan yang diambil dalam setiap perkembangan keadaan untuk menggunakan kekuatan pemukul umumnya diwarnai oleh kondisi yang bersifat situasional. Dalam kondisi genting, polisi mungkin akan menerapkan kekuatannya dengan situasi kejiwaan yang bersifat campuran pengaruh rasional dan impulsif. Dengan kata lain, kekuatan pemukul itu dilaksanakan tidak sepenuhnya berdasarkan pertimbangan rasional.

Dalam kondisi lelah, penuh tekanan, dan keadaan yang tak pasti, polisi mengalami penurunan kemampuan mengontrol diri. Katzs (1988) dengan cukup jeli memotret situasi yang dialami polisi tersebut. Tatkala polisi kian intens menjadi sasaran lemparan-lemparan mahasiswa, situasi kejiwaan personel polisi seperti yang digambarkan Katzs mulai berkecamuk. Polisi merasa ditantang, dilukai kewibawaannya, dan akhirnya mereka tidak mampu menahan kesabaran, tak lagi berpikir bahwa mereka harus mematuhi prosedur tetap operasional. Kondisi yang bertambah gemuruh, ditingkahi dengan suasana semakin panas tersebut, melahirkan perilaku polisi yang bersifat situasional, yang tak jarang di luar kendali.

Dengan demikian, bagi polisi sendiri, tindakan di luar kontrol itu sedikit sekali kaitannya dengan pengamanan kebijakan kenaikan harga BBM. Tindakan penyerbuan ke dalam Kampus Unas atau kekerasan lainnya di beberapa tempat semata-mata karena alasan keterbatasan polisi sebagai manusia biasa dalam mengemban tugas yang penuh tekanan.

Simbol arogansi kekuasaan

Sementara itu, bagi mahasiswa, ketika polisi menyerbu, apa yang dialami polisi tersebut sama sekali tidak terlihat. Bagi mereka, yang tampak adalah polisi berada dan menjadi bagian pemerintah. Polisi dipersepsikan sebagai simbol arogansi kekuasaan. Kekerasan polisi tersebut dijadikan bukti tentang keburukan pemerintah. Karena itu, melawan polisi identik dengan melawan kekuasaan yang buruk.

Di sini terjadi apa yang disebut dalam kriminologi sebagai dramatization of evil. Citra polisi sebagai pengayom rakyat gugur, digantikan dengan gambaran yang serba sebaliknya. Jadi, apa pun penjelasan polisi seputar alibi penyerbuan Kampus Unas, cenderung tak lagi didengarkan.

Gambaran tersebut mencerminkan bahwa mahasiswa maupun polisi sejatinya merupakan korban kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. Mereka sama-sama mengalami frustrasi menghadapi keadaan yang berkembang.

Sehubungan dengan persoalan frustrasi tersebut, saran yang termaktub dalam Laporan US National Advisory Commission on Civil Disorder (Kerner Commission), Washington, patut didengar, yaitu faktor apa pun yang mengurangi frustrasi akan berguna untuk mengurangi kekerasan. Nasihat ini menyiratkan bahwa antara frustrasi di masyarakat dan kekerasan mempunyai hubungan langsung yang bersifat kausalitas. Berpijak pada saran tersebut, selama faktor-faktor yang mengakibatkan frustrasi tidak dihilangkan, dalam hal ini kenaikan harga BBM berikut dampak ikutannya, besar kemungkinan konflik kekerasan antara polisi dan mahasiswa akan kembali pecah.

Dalam dimensi konflik, sering kali konflik yang berkelanjutan tidak lagi dipicu oleh sebab-sebab pertama konflik. Konflik meletus karena dipicu oleh konflik sebelumnya. Dengan kata lain, pemicu konflik adalah konflik itu sendiri. Mahasiswa akan semakin pantang mundur dan polisi boleh jadi diperintah untuk bertambah keras.

Seyogianya masing-masing harus menahan diri dan menyadari satu sama lain hanyalah korban kebijakan kenaikan harga BBM.

Tb Ronny R Nitibaskara Guru Besar Kriminologi UI

Leave a Reply