Aug 08

Pencekalan Pengusaha Perburuk Iklim Usaha
Harian Investor Daily, 08/08/2008 21:36:10 WIB
Oleh Raja Hendrik Napitupulu dan Toidin Bintarnyu

JAKARTA, Investor Daily – Pencekalan beberapa pengusaha batubara oleh pemerintah menjadi preseden buruk bagi iklim usaha di Indonesia. Padahal akar persoalannya sederhana, yaitu perbedaan persepsi soal pengembalian restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) yang belum dilakukan pemerintah, sehingga pengusaha menunda pembayaran royalti usaha batubara.

Di sisi lain, pencekalan petinggi dan mantan petinggi beberapa perusahaan yang memperoleh izin kontrak perjanjian kerja sama pengusahaan batubara (PKP2B) generasi pertama dikhawatirkan menjadi bumerang bagi keinginan negara mendapatkan keuntungan. Alih-alih mendapatkan pemasukan bagi negara, langkah pencekalan tersebut bisa menjadi pelemah bagi proses hukum yang sedang berjalan antara beberapa perusahaan PKP2B dan pemerintah.

Demikian diungkapkan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Erwin Aksa dan guru besar ilmu hukum Universitas Indonesia Indriyanto Seno Adji. Mereka dihubungi secara terpisah di Jakarta, Kamis (7/8), menanggapi pencekalan 14 petinggi dan mantan petinggi enam perusahaan batubara oleh Dephukham selama enam bulan sejak 1 Agustus 2008 hingga 31 Januari 2009.

Keenam pimpinan dan mantan pimpinan perusahaan tersebut berasal dari PT Arutmin Indonesia, PT Kaltim Prima Coal (KPC), PT Adaro Indonesia, PT Berau Coal, PT Libra Utama Intiwood, dan PT Citra Dwipa Finance. Mereka dinilai belum membayar kewajiban kepada pemerintah senilai Rp 3,36 triliun.

Erwin menilai, kebijakan pencekalan terhadap petinggi dan mantan petinggi perusahaan PKP2B tersebut tidak jelas apa motivasinya. Dia menyarankan, pemerintah segera menegosiasikan jumlah tunggakan tersebut secara langsung kepada perusahaan tersebut, sehingga didapat kesepakatan bersama. “Artinya, tidak ada yang dirugikan dari kasus itu,” katanya.

Indriyanto mengungkapkan, keputusan PTUN Jakarta yang memenangkan gugatan sejumlah PKP2B, di antaranya Arutmin, Kaltim Prima Coal, dan Berau Coal, harus memenuhi penetapan dari putusan tersebut, kendati masih sementara.

“Justru, tindakan salah satu pihak yang tak memenuhi penetapan yang sementara itu, akan menjadi konsideran bagi proses peradilan di tingkat berikutnya,” ujar dia.

Ia menjelaskan, argumen dasar pencekalan yang tujuannya untuk menekan (pressure) terhadap perusahaan-perusahaan pertambangan ini jelas menafikan putusan PTUN terhadap perusahaan dimaksud. Apalagi, dalam amar putusan tersebut disebutkan bahwa dalil perhitungan piutang negara, diminta dicabut oleh PTUN.

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Batubara Indonesia (APBI) Jeffrey Mulyono menjelaskan, para pihak dalam kontrak tambang generasi pertama adalah pemerintah dan pengusaha. Artinya, PPN dan pembayaran royalti bukanlah dua sisi yang berbeda. Karena itu, antara pemerintah dan pengusaha ada kewajiban yang sama untuk dilunaskan. Tidak ada yang perlu didahulukan, karena berkaitan dengan dana yang dibutuhkan untuk kelanjutan proses pertumbuhan perekonomian di masing-masih pihak.

“Jika perusahaan tambang tersebut diminta segera melunasi tunggakan royalti tersebut, dijamin perusahaan tambang tersebut bakal bangkrut. Pemerintah diminta adil, baik dalam menuntut maupun melunasi bagian yang seharusnya diterima perusahaan tambang,” ujarnya kepada Investor Daily, tadi malam.

Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah No 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa Yang Tidak Dikenakan PPN, perusahaan batubara generasi pertama tersebut tidak dapat menerima pengembalian pajak masukan dengan pajak keluarannya, sehingga tidak ada restitusi.

Namun, pasal 11.3 PKP2B dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1426 menyatakan bahwa perjumpaan terjadi demi hukum, bahkan dengan tidak setahunya orang-orang yang berutang, dan kedua utang itu yang satu menghapuskan yang lain dan sebaliknya, pada saat utang-utang itu bersama-sama ada, bertimbal balik untuk suatu jumlah yang sama.

Berdasarkan ketentuan hukum tersebut, PT Berau Coal, PT Adaro Indonesia, PT Arutmin Indonesia, PT Kaltim Prima Coal, PT Kideco Jaya Agung, dan PT BHP Kendilo Coal dengan kontrak PKP2B generasi pertama (lex specialist) berhak mengompensasikan royalti yang harus dibayar dengan PPN masukan atas barang dan jasa yang dibeli perusahaan tambang tersebut.

“Pemerintah seharusnya mengganti (reimburse) semua pengeluaran pajak yang terjadi di masa mendatang setelah kontrak perjanjian disepakati. Karena pemerintah tidak juga melunasi PPN tersebut, perusahaan tambang tersebut bisa melakukan kompensasi antara royalti dan PPN tersebut,” kata dia.

Namun, Dirjen Mineral Batubara dan Panas Bumi DESDM Bambang Setiawan berpendapat, aturan lex specialist atas enam perusahaan kontrak batubara generasi pertama hanya berlaku untuk penagihan kembali (restitusi) atas PPN. Aturan khusus tersebut tidak berlaku terhadap penahanan dana hasil penjualan batubara (DHPB) oleh perusahaan batubara tersebut. Karena itu, pemerintah meminta perusahaan batubara segera melunasi royalti yang tertunggak tersebut.

Menurut Bambang, penagihan terhadap dana yang tertunggak tersebut sudah dilakukan sejak 2001 hingga 2007 yang mencapai Rp 7 triliun. Namun, perusahaan batubara tetap menahan dana yang seharusnya menjadi penerimaan negara tersebut. Sudah beberapa kali pemerintah menegurnya, namun dana tersebut tidak juga dibayar.

Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro meminta perusahaan tambang tersebut jangan menyandera dana hasil produksi batu bara senilai lebih Rp 7 triliun yang merupakan hak pemerintah. Menurut dia, masalah penunggakan royalti yang menjadi hak pemerintah itu dan restitusi pajak adalah dua hal berbeda.

“Ini harus dipisahkan, antara tunggakan dan proses pengadilan. Tunggakan yang belum dibayar itu diselesaikan dulu. Bagi kami, jangan disandera pembayaran itu ke pemerintah,” ujarnya di Istana Negara, kemarin.

Purnomo mengaku sudah bertahun-tahun berupaya menagih tunggakan royalti tersebut, sehingga akhirnya menyerahkan persoalan itu kepada PUPN. Menurut dia, perusahaan PKP2B itu menanyakan masalah restitusi pajak kepada Depkeu tanpa menahan pembayaran royalti ke pemerintah. “Itu dibayar dulu, jangan di-hold, karena itu piutang negara,” ujarnya.

Pemerintah saat ini banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta. Pemerintah akan mengambil tindakan lebih tegas jika PTTUN menyatakan perusahaan tambang tersebut mesti membayar royalti yang tertunggak. “Bila perlu, pemerintah akan membekukan (terminasi) perusahaan tambang yang masih menunggak tersebut,” ujar Bambang.

Menurut Purnomo, tidak tertutup kemungkinan perusahaan penunggak royalti itu ditutup izin operasinya. Ada tiga hal yang memungkinkan pemerintah mencabut kontrak karya suatu perusahaan tambang, yaitu apabila mereka tidak mematuhi isi kontrak, terjadi tindak pidana, dan jika kedua pihak menyadari harus mencabut kontrak.

Paksa Bayar

Secara terpisah, Menkeu Sri Mulyani Indrawati meminta perusahaan batubara membayar royalti kepada pemerintah karena sudah termaktub dalam kontrak. Sementara itu, persoalan restitusi pajak diselesaikan terpisah menggunakan mekanisme perpajakan. “Menurut saya, itu masalah account masing-masing,” katanya di Jakarta, kemarin

Menurut dia, opini Mahkamah Agung membenarkan dalam judicial review membenarkan bahwa batubara adalah barang primer sesuai dengan PP Nomor 144 tahun 2000. Konsekuensinya batubara tidak dikenai PPN dan tidak mendapatkan restitusi pajak.

Dengan pendapat hukum MA itu, kata dia, pemerintah harus mengambil sikap agar pemerintah meminta perusahaan batubara membayar royalti. “Di dalam APBN royalti kan masuk PNBP, sehingga posnya saja berbeda dengan pajak. Jadi, masing-masing kotak itu dihormati saja,” ujarnya.

Dia menuturkan, pemerintah akan menggunakan koridor hukum dalam menyelesaikan perjumpaan utang (set off) antara tagihan royalti pemerintah dan klaim restitusi perusahaan batubara. “Pada prinsipnya, dimungkinkan secara kontrak namun karena ini adalah negara bukan perusahaan, bukan PT Sri Mulyani, harus ada koridor hukum yang harus dibuat. Koridor royalti berbeda dengan pajak,” paparnya.

Sementara itu, Dirjen Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan Hadiyanto menuturkan, daftar petinggi perusahaan batubara yang terkena cekal bisa bertambah. Saat ini, terdapat 14 petinggi perusahaan dari empat perusahaan batubara dan dua perusahaan emisi. “Kami lihat perkembangan, tidak tertutup kemungkinan (tambah nama yang dicekal)” ujarnya.

Sri Mulyani tidak bersedia menjawab ketika ditanya apakah Depkeu berwenang mencekal seseorang atau tidak karena tidak membayar royalti batubara. (c122/nov/dr)

Leave a Reply